Padangsidimpuan,SS
Pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melebihi Ketentuan Sebesar Rp207.980.000,00 dan Belum Didukung dengan Bukti yang Lengkap Sebesar Rp389.980.000,00. Dalam APBD Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menganggarkan pada Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp358.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp357.980.000,00 atau 99,99%. Sementara dari anggaran dan Tahun Anggaran 2006 dianggarkan sebesar
Rp150.000.000,00 dengan realisasi s.d. September Rp32.000.000,00 atau 21,33%.
Dari anggaran. Berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padangsidimpuan TA. 2005 dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.417.200.000,00
dengan realisasi sebesar Rp5.485.302.308,00 atau 101,26% dari anggaran, maka sesuai ketentuan pengalokasian dana untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan adalah Rp150.000.000,00. Menurut Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 diketahui bahwa realisasi biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA. 2005 sebesar
Rp357.980.000,00 sehingga melebihi batas yang telah ditentukan sebesar Rp207.980.000,00 (Rp357.980.000,00 – Rp150.000.000,00). Dan untuk Tahun Anggaran 2006 pengalokasian biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku yaitu dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 Informasinya, atas Surat Pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat Kota diketahui bahwa realisasi biaya
penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp357.980.000,00 dan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp32.000.000,00 belum
didukung dengan bukti yang lengkap, melainkan hanya berupa kuitansi tanda terima dari Pemegang Kas. Selain itu, belanja operasional yang telah direalisasikan tersebut tidak diketahui penggunaannya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 pasal 8 huruf h dan penjelasannya antara lain menyatakan bahwa biaya penunjang operasional digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya seperti kegiatan kenegaraan, promosi guna mendukung pelaksanaan tugas dan pasal 9 ayat (2) huruf b. yang menyatakan bahwa besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 5 milyar s/d. Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%. Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara
membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. Hal tersebut disinyalir mengakibatkan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp207.980.000,00
atas kelebihan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA. 2005. Juga Realiasi biaya penunjang operasional Tahun Anggaran 2005 dan
2006 sebesar Rp389.980.000,00 belum didukung dengan bukti-bukti yang lengkap sebagai syarat sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan dan berpotensi untuk
disalahgunakan. Kondisi tersebut terjadi diduga karena Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan biaya penunjang operasional
tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Serta Pemegang Kas Kepala Daerah tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran.
Oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Padangsidimpuan mengakui temuan tersebut kepada BPK-RI, yakni pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih belum didukung bukti-bukti yang lengkap.(Jaker)