MenPAN: Penerimaan CPNS Tidak Berdasarkan Alokasi

MEDAN SS
 - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menyatakan pemerintah tidak lagi membatasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, sistemnya tidak lagi berdasarkan alokasi ke daerah-daerah.
"Penerimaan CPNS tidak lagi dibatasi. Tidak mau lagi alokasi-alokasian. Kita akan melaksanakan realokasi. PNS yang berlebih akan dididik menjadi penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, atau penyuluh gizi," jelas Taufiq usai membuka Lokakarya Nasional Revitalisasi Peranan Kehumasan di Hotel Emerald Garden Medan, kemarin.
Yang terjadi dengan sistem alokasi selama ini, jelas Taufiq, daerah-daerah menuntut sisa penerimaan CPNS jika tidak bisa memenuhi pagu yang diberikan. Dia mencontohkan, ada daerah yang mendapat alokasi 1.500 CPNS, namun kenyataannya hanya mampu memenuhi 500 orang. "Setelah itu, daerah ini menuntut sisa formasi. Yang sisa ini, diisi siapa saja, seenaknya saja. Itulah yang menjadi pegawai yang macam-macam itu," jelas Taufiq.
Ke depan, kata Taufiq, daerah-daerah diperkenankan mengajukan kebutuhan CPNS yang perlu direkrut. Kementerian PAN, imbuhnya, tidak membatasi jika memang daerah memerlukan. "Silakan ajukan kebutuhan 100 sampai 200 perawat asal jelas akan ditaruh di daerah mana, puskesmas mana yang dinyatakan surat dari kepala Dinas Kesehatan. Perlu guru, mau ditempatkan di SD mana? SMP mana? SMA mana? Silakan ajukan asal ada surat dari kepala Dinas Pendidikan. Intinya, asal betul-betul diperlukan," ungkap Taufiq.
Dijelaskannya, tenaga administrasi di Indonesia "banyak tapi kurang". Jumlahnya, kata dia, sangat banyak, namun usahanya tidak ada. Ke depan ini tidak boleh lagi terjadi. Menambah pegawai harus memberi nilai tambah bagi pemerintah.
Khusus untuk 2007, Taufiq kembali menegaskan, pemerintah akan mengangkat 300.000 CPNS. Jumlah ini terdiri dari 250.000 tenaga honorer dan sisanya CPNS dari umum. Dia memastikan peluang untuk menjadi CPNS masih terbuka bagi tenaga teknis, seperti tenaga kesehatan.
Secara keseluruhan, kata Taufiq, total PNS di Indonesia mencapai 3,6 juta orang. Sedangkan total tenaga honorer di Indonesia saat ini mencapai 900.000 orang.
Mengenai tenaga honorer, imbuh Taufiq, tidak bisa dihapuskan, karena mereka sudah mengabdi 2 hingga 15 tahun. Apalagi, 50% di antara jumlah itu merupakan guru dan tenaga kesehatan. "Semua tenaga honorer akan kita angkat dan mereka sudah dibiayai APBD dan APBN," jelasnya.
Disinggung tentang 1.034 tenaga honorer Pemprov Sumut formasi 2006 yang tidak kunjung diangkat, Taufiq mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Nanti saya tanya BKN. BKN ini kan LPND, jadi mereka mandiri. Saya akan cek," janjinya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Mangasing Mungkur mengatakan, Pemprovsu belum mendapatkan menerima petunjuk formal dari pemerintah pusat soal pengangkatan 1.034 CPNS formasi 2006.
Dijelaskan Mangasing, jumlah tenaga honorer di Sumut berjumlah 3.000-an orang. Diperkirakan, semua akan diangkat menjadi CPNS selambatnya 2008. "Jika pemerintah terus memberikan kuota yang besar atau seribuan orang setiap tahun kepada Sumut, kita yakin sekira 2008 pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan terlaksana," jelasnya, beberapa waktu lalu.(RT)