SALAH SATU visi dan misi duet Syampurno (Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho), yakni rakyat tidak bodoh, kini, mendapat tantangan.
Adalah, nasib puluhan ‘anak bangsa’ di Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, yang menantang visi dan misi duet Syampurno saat kampanye itu.
Setidaknya, kini, sebanyak 20-an orang lulusan SD Inpres Desa Sibargot dan SD Ingub, tidak kuasa lagi melanjutkan sekolah.
Bukan salah Syampurno memang. Persoalannya muncul, karena Yayasan Perguruan Bakti Martabe (Yaperbam) mengeluarkan surat; tidak menerima siswa baru di SMP Bakti Martabe.
Kebodohan tentunya mengancam 20 anak bangsa tersebut. Apalagi, SMP Bakti Martabe, merupakan satu-satunya sekolah lanjutan di desa tersebut.
Memang, ada sekolah lanjutan lain, tapi letaknya sangat jauh dan berada di luar daerah, seperti; Pesantren Dolok Sigompulon Tapsel, Pesanteren Dolok Sipiongot Padang Lawas Utara (Paluta) dan SMP Negeri Kuala Simpang Dolok Sigompulon Paluta.
“Akibat SMP Bakti Martabe tidak menerima siswa lagi, puluhan anak tamatan SD banyak yang tidak bersekolah. Karena, sekolah yang ada sangat jauh dari kampung, ditambah lagi sarana jalan yang buruk. Bagi yang ada uangnya masih bisa keluar daerah, itupun harus mengeluarkan biaya yang sangat besar”, kata tokoh masyarakat Effendi Rambe BA ,kepada Suara Sumut, kemarin.
Tokoh lainnya, Raja Lela Munthe juga ‘mengamini’ persoalah yang diungkapkan rekannya Effendi. “Sekitar 89 orang siswa tamatan dari SD Inpres Desa Sibargot dan SD Ingub, terpaksa bersekolah di SMP yang berjauhan dengan permukiman mereka”,tambah Munthe.
Effendi menambahkan, mereka selaku warga setempat tidak mengetahui apa penyebab hingga SMP Bakti Martabe tidak lagi menerima siswa baru, padahal warga setempat sangat membutuhkannya.
Dia berharap Pemkab Labuhanbatu dan DPRD setempat mengambil langkah agar puluhan anak dapat melanjutkan sekolahnya. Kalau situasi itu dibiarkan, ia yakin warga Desa Sibargot kedepan akan terbelakang kehidupannya akibat tidak mengenyam pendidikan.
“Anak-anak akan terbelakang ilmunya kalau tidak ada sekolah SMP di sini, lagian kasihan mereka kalau harus bekerja gara-gara tidak sekolah lagi. Kami sangat berharap agar Bupati Labuhanbatu dan anggota DPRD memperhatikan nasib anak-anak ini. Kalau ini dibiarkan mungkin ratusan orang yang tidak sekolah,” harap Effendi.
Selain itu, mereka juga berharap perhatian Gubernur Sumut, H Syamsul Arifin, SE. Apalagi salah satu visi dan misi Syamsul Arifin, SE saat kampenye, yakni “Rakyat Tidak Bodoh”. “Mohon perhatian Pak Gubernur, anak kami tak sekolah”,ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua LSM BPK DPPNI Kabupaten Labuhanbatu Armansyah Siregar mengungkapkan rasa keprihatinannya.
Dia mengatakan, pemerintah dan DPRD sudah sewajarnya untuk mengambil sikap, karena ini menyangkut hak warga untuk menimba ilmu.
Selain itu, Pemkab Labuhanbatu punya program untuk menciptakan Labuhanbatu Cerdas 2020. Apalagi, tahun 2009 pemerintah juga mengagendakan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
“Pemerintah dan DPRD harus segera mengambil sikap, kalau ingin program yang selama ini didengung-dengungkan tercapai. Lagian ini tanggungjawab pemerintah. Saya dengar ini dan sudah lama di ekspose kawan-kawan wartawan, tapi mengapa belum ada tindakan. Melalui lembaga, kita akan berbuiat semampu kita untuk membantu warga, terutama masalah ini,” tegas Armansyah. ( Ans )