SEJAK 2006 kasus korupsi di Indonesia 80% terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar dari kasus itu berupa pembagian uang secara merata dari mitra kepada instansi yang mengadakan barang dan jasa.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muh Yasin mengatakan hal itu, dalam acara talkshow saat kampanye antikorupsi di Mal Malioboro, Kamis (17/7).
Korupsi di Indonesia, menurutnya, terjadi karena sistim yang tidak bersih dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung permisif. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pada sistem dan budaya di Indonesia.
"Selain itu juga dibutuhkan sosok kepemimpinan yang bisa menjadi acuan untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda besar yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi di tingkat nasional dan kampanye moral yang langsung menyentuh masyarakat," katanya.
Kampanye antikorupsi yang dilakukan KPK dengan tujuan meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya korupsi itu bertajuk Kampanye Mal 2 Mal dan akan berlangsung hingga 20 Juli.
Kampanye dikemas dalam acara talk show langsung dengan pengunjung mal. Dalam kesempatan itu juga dibagikan-bagikan buku saku, stiker, dan leaflet antikorupsi.
Humas KPK Johan Budi mengatakan, kegiatan kampanye juga untuk memacu masyarakat menolak perbuatan koruptif dan turut berperan menggalang kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sekelilingnya.
"Dengan munculnya sikap masyarakat yang seperti itu, nantinya akan tercipta komunitas-komunitas antikorupsi. Pada akhirnya akan muncul kawasan-kawasan bebas korupsi di tingkat lokal," ujarnya.
Johan menambahkan, kampanye serupa juga telah dilakukan KPK di beberapa daerah sejak 2007, antara lain di Manado, Batam, Palembang, dan Surabaya.
Tahun ini, selain di Yogyakarta, kampanye dilakukan di Makasar. Rencananya, kegiatan itu akan dilanjutkan ke Kota Mataram (NTB), Solo dan Bandung.(red)