Medan, SS
Tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI masa reses Persidangan III tahun 2008/2009 dipimpin Ketua Tim Drs Syarfi Hutauruk mengadakan pertemuan dengan Gubsu Drs Rudolf M Pardede bersama jajaran Pemrovsu, Jumat (11/4) di ruang rapat Beringin lantai VIII Kantor Gubsu Jl Diopnegoro No 30 Medan.
Kunjungan tersebut dalam kaitan menyerap aspirasi masyarakat dan masukan dari unsur pemerintahan yang menyangkut bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan di Sumut.
Syarfi mempertanyakan soal kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara yang mengakibatkan sulitnya masyarakat petani memperoleh pupuk bersubsidi guna meningkatkan produksinya. "Kita mendapat laporan bahwa pupuk bersubsidi di Sumut masih langka maka dalam rangka fungsi pengawasan kita perlu mendapat masukan dari berbagai pihak," ujarnya.
Sarjan Tahir (FP Demokrat) meminta penjelasan tetntang konsep yang dilaksakan dalam membangun agropolitan di Sumut, karena menurutnya pembangunan agropolitan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan program ini bisa jadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Selain itu Masduki (F PKB) juga menyoroti tentang adanya temuan bibit kelapa sawit palsu di Sumut yang merugikan para petani. Ini menjadi bahaya dan ancaman daya saing bagi daerah ini sebagai daerah penghasil bibit kelapa sawit terkenal di Indonesia.
Selain itu Komisi IV DPR RI juga mempertanyakan apakah ada permasalahan pembagian beras untuk keluarga miskin di Sumut, termasuk alih fungsi lahan pertanian dan hutan mangrove di langkat, juga sektor perikanan menjadi perhatian mereka. Untuk itu Tim akan meninjau hutan mangrove di Langkat, dan sektor perikanan di pelabuhan Belawan.
Turut dalam rombongan DPR RI diantaranya, Drs H Bomer Pasaribu SH, SE (Fraksi Golkar), H Azwar Chesputra SE (FP Golkar), Drs Fachri Andi Leluasa (FP Golkar), Drs I Made Urip M Si (F PDIP), Maruahal Silalahi SH (FP Demokrat), HM Faqih Chairani (FPPP), H Imam Syuja SE ((F PAN) dan Masduki Baidlowi (F PKB).
Gubsu pada kesempatan itu didampingi Asisten II Ekbang Drs Kasim Siyo M Si, Kadis Pertanian Ir H Bintara Taher, Kadis Perindag Drs Hasbi Nasution, Kadis Kelautan dan Perikanan Asumut Ir Josefph Siswanto dan unsur staf lainnya, menjelaskan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana kerja Pemrovsu menyerap anggaran sebesar Rp 86 milyar (8%) dari belanja langsung APBD TA 2008 yang diharapkan dapat meningkatkan produksi komoditi unggulan pertanian.
Lebih lanjut ditambahkan Gubsu, Sumut saat ini mengalami surpuls produksi beras berdasarkan angka sementara tahun 2007 sebesar 3,2 juta ton lebih gabah kering giling termasuk kontribusi Sumut untuk mendukung pertambahan produksi gabah 2 juta ton nasional sebesar 81 ribu ton, artinya swasembada beras sebesar 312 ribu ton lebih mengalami kenaikan 6,6 persen dimana angka ini lebih tinggi dari angka tetap tahun 2006 sebesar 3 ton lebih.Dan tahun 2008 Pemprovsu memprakirakan target produksi padi sebesar 3,3 juta ton lebih (kenaikan sekitar 5% dari tahun 2007)
Sedangkan komoditi jagung, menurutnya tahun 2007 produksi sebesar 804 ribu ton (meningkat 17,88%) dibanding tahun 2006 sebesar 682 ribu ton, dan tahun 2008 diperkirakan meningkat 853 ribu ton lebih (meningkat 10% dari tahun 2007)
Sedangkan produksi kedelai baik nasional maupun daerah diakuinya dalam beberapa tahun ini menurun produktivitasnya, hanya mencapai 1,3 ton/ha sedangkan potensi produksinya hanya dapayt mencapai 2 sampai 2,5 ton/ha akibat kurangnya minat petani melakukan budidaya sebagai akibat rendahnya insentif yang diperoleh jika dibanding dengan menannam padi, jagung kacang tanah dan tembakau juga harga kedelai yang rendah. Termasuk akibat masih rendahnya penerapan tehnologi termasuk penggunaan benih unggul bermutu dan belum diterapkannya tehnologi spesifik lokasi serta harga yang rendah dana kalah bersaing dengan kedelai impor.
Namun pada pertengahan Januari 2008 terjadi kenaikan harga kedelai hampir 200% dari Rp 3.500 sebelum Desember 2007 menjadi Rp 7.500/kg, akibat berkurangnya stok kedelai di negara-negara eksportir terutama Amerika yang selama ini menguasai 50% pasar kedelai dunia.
Untuk memanfaatkan peluang ini Sumut bertekad untuk menaikkan produksi kedelai dengan pertanaman kedelai tahun 2007 seluas sekitar 4 ribu ha menjadi 20 ribu ha (meningkat 500 %) tahun 2008.
Gubsu mengakui Sumut masih mengalami beberapa permasalahan dalam mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan, diantaranya masih tingginya alih fungsi lahan, rendahnya posisi tawar petani sehingga diperlukan perlindungan terhadap komoditi unggulan, rendahnya akses petani terhadap modal dan tehnologi sehingga perlu ditingkatkan program SKIM pembiayaan dan pendanaan pertanian, termasuk masih tingginya harga sarana produksi yang perlu diimbangi dengan pemberian subsidi benih melalui dana bantuan langsung masyarakat, serta rendahnya kualitas infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi pedesaan dan peningkatan usaha tani serta perbaikan irigasi skala besar.
Peredaran Narkoba
Pada hari yang sama di kantor Gubsu, Drs Rudolf M Pardede yang juga Ketua Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara juga menerima audiensi Pengurus Badan Narkotika Nasional Brigjen Pol Rajiman Tarigan dalam rangka mebicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan , pencegahan dan penanggulangan korban narkoba di Sumatera Utara.
"Pertemuan kita dalam rangka membicarakan masalah peredaran narkoba, termasuk program kerja untuk mencegah perkembangan narkoba di daerah ini yang sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu kerja keras semua elemen masyarakat termasuk pemuka agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya," ujar Gubsu yang sangat konsern terhadap kasus narkoba dan haiv/aids di Sumut (RT)